Pada tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi dengan melakukan penggeledahan intensif di Kantor Kementan. Aksi ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut. Dalam operasi yang berlangsung beberapa jam tersebut, tim penyidik KPK berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan bukti elektronik yang diduga kuat terkait dengan kasus korupsi di lingkungan Kantor Kementan.
Penggeledahan ini terjadi pada hari Kamis, 12 Juni 2025, sekitar pukul 10.00 WIB. Tim penyidik KPK yang terdiri dari 15 personel tiba di Kantor Kementan di Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, dengan beberapa kendaraan dinas. Mereka langsung menuju beberapa ruangan, termasuk ruang kerja pejabat eselon satu dan ruang arsip. Proses penggeledahan berlangsung tertutup dan diawasi ketat oleh petugas keamanan internal Kementerian Pertanian. Penjagaan dari kepolisian juga terlihat di sekitar area gedung untuk memastikan kelancaran proses.
Penyitaan dokumen dan bukti elektronik ini merupakan kelanjutan dari pengembangan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya telah diusut KPK. Juru Bicara KPK, Bapak Budi Santoso, dalam keterangannya kepada media pada sore hari yang sama, menjelaskan bahwa barang bukti yang disita meliputi catatan keuangan, proposal proyek, surat perintah kerja, serta berbagai perangkat elektronik seperti laptop dan hard disk. “Barang bukti ini sangat penting untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang kami kembangkan,” ujar Bapak Budi di markas KPK. Beliau juga menambahkan bahwa penyitaan ini diharapkan dapat mengungkap aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
Sebelumnya, KPK juga diketahui telah melakukan penggeledahan di kediaman pribadi beberapa pejabat tinggi terkait di Kementerian Pertanian pada tanggal 5 Juni 2025. Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka, kasus ini diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang terkait dengan proyek-proyek pengadaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian. Pasal yang disangkakan dalam kasus ini adalah penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penggeledahan di Kantor Kementan ini menunjukkan komitmen KPK untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, bahkan di lembaga pemerintahan sekalipun. Diharapkan, dengan ditemukannya bukti-bukti baru ini, kasus dapat terungkap secara terang benderang dan para pihak yang bertanggung jawab dapat segera dibawa ke muka hukum, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.